Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (Tengah) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan) memberikan keterangan pers di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Denpasar – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyatakan bahwa sejumlah konglomerat asing telah berniat untuk mendaftar dalam program keluarga kantor atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.
“Sudah ada beberapa nama, mungkin dalam dua-tiga minggu ke depan, kalau sudah makin ada bentuknya, kami akan beri tahu,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.
Menurut dia, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa.
Tujuannya, imbuh Luhut, untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.
Dia kemudian menyatakan bahwa negara-negara dan wilayah administrasi tertentu, termasuk Dubai, Hong Kong, dan Singapura, akan menjadi tolok ukur tersebut.
Luhut menyatakan bahwa ide tersebut dapat diterapkan di tempat lain, seperti Jakarta atau Ibu Kota Nusantara (IKN), selain di Bali.
“Kami akan melihat seperti di Dubai, ada satu gedung itu berisi 400 family office dan itu angkanya bisa triliun dolar. Pertanyaannya, kalau bisa di Dubai, Singapura, dan Hong Kong, kenapa tidak di Indonesia di Bali, Jakarta atau IKN,” katanya.
“Semua kami libatkan nanti kami pergi, saya ajak mereka untuk melihat. Kami semua kerja tim jadi bukan satu aspek saja. Kalau tadi ada di Dubai, Singapura kenapa tidak bisa (Indonesia) kita jangan jadi alien, jangan pikir terus takut,” ucapnya.
Meskipun demikian, langkah ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan family office di Indonesia. Menko Marves menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kerangka regulasi yang transparan dan mendukung untuk memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Sumber Antaranews