Para narasumber Diskusi “Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru” yang diselenggarakan Forwatan berfoto bersama, di Jakarta, Kamis (4/7/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi.
Jakarta – Diharapkan pemerintahan baru yang nantinya dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menghasilkan produk sawit yang berdaya saing dan memperkuat posisi sawit sebagai komoditas strategis di pasar domestik dan internasional.
Oleh karena itu, Rachmat Pambudy, Guru Besar Universitas IPB, mengatakan bahwa kebijakan untuk melindungi dan mempromosikan sawit harus ada.
“Kebijakan proteksi dapat dipilih pemerintah karena sawit seringkali dapat gangguan. Karena itulah banyak cara dapat dilakukan untuk melindungi sawit dengan cara aktif dan pasif,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, kebijakan proteksi dan promosi sawit perlu secara aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebab sawit dapat menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan.
Terkait usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia, Rachmat Pambudy menegaskan hal itu haruslah memiliki dasar kuat secara argument dan data.
Sebaiknya, katanya lagi, pembentukan Badan Sawit Indonesia menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.
“Saya merasa ini (badan sawit) menjadi kebutuhan dan bagian strategi menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing,” ujarnya dalam diskusi “Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru”.
Selain itu, dia menegaskan bahwa badan sawit nasional harus didasarkan pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.
Menurut Fenny Sofyan, Pengurus Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), industri kelapa sawit Indonesia masih menghadapi kampanye negatif.
Dia menambahkan bahwa mendorong Indonesia Sustainable Palm Oil, atau ISPO, adalah salah satu cara untuk menghentikan kampanye yang merugikan.
Untuk mencapai keberterimaan pasar terhadap sawit, dia berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran segera menjadikan ISPO sebagai sertifikasi satu-satunya yang sah.
“Keberterimaan sawit oleh masyarakat harus terjadi, makanya ISPO menjadi value edit bagi pelaku industri. Makanya dengan pemerintah selanjutnya kita berharap adanya advokasi mengenai hal ini. Nantinya saya berharap ada satu brand dengan hanya ISPO sebagai sebagai sertifikasi yang sustainable,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung menilai, isi draf revisi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun tidak memberikan perlindungan terhadap pekebun sawit mandiri atau pekebun sawit swadaya.
“Karena itu, kami meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi dilantik,” katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan).
Seiring dengan upaya ini, nantinya pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan mampu membangun dialog yang lebih inklusif dengan semua pihak terkait, termasuk petani sawit, organisasi lingkungan, dan komunitas lokal. Hal ini dianggap penting untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada industri sawit.
Sumber Antaranews