Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) (ANTARA/Walda Marison)
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menjamin bahwa RUU TNI yang memiliki dwi fungsi tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
“Sudah tidak ada lagi dwi fungsi (era orba) itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah,” kata Hadi saat jumpa pers di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut Hadi, dwi fungsi TNI di masa lalu membuka ruang bagi tentara untuk tidak hanya masuk ke bidang pertahanan, melainkan politik.
Karena itu, pada masa lalu, fraksi ABRI duduk di DPR untuk membuat keputusan politik beragama.
Dia menegaskan bahwa fungsi dwifungsi TNI hanya memungkinkan untuk membantu kinerja pemerintah dengan menempatkan tentara ke posisi di kementerian atau lembaga.
“Tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden,” kata Hadi.
Kapasitas TNI yang ditempati di beberapa pos kementerian atau lembaga juga akan dibatasi dengan peraturan yang diatur dalam RUU maupun peraturan kementerian atau lembaga terkait.
Karenanya, Hadi berharap TNI dapat memberikan kontribusi lebih dalam menjalankan program-program pemerintah dengan adanya dwi fungsi TNI.
Untuk diketahui, Kemenko Polhukam RI saat ini sedang mengadakan forum diskusi untuk membahas RUU TNI dan Polri.
Sumber Antaranews