Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartonoâ (tengah) bersama petugas Satgas Pangan dan Tim Pengendaian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali berbincang dengan pedagang saat meninjau Pasar Badung di Denpasar, Bali, Rabu (27/3/2024). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)
Mataram – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan permintaan dan harga sembako akan melonjak selama kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024.
Menurut Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, pilkada serentak akan berdampak pada sembako, seperti yang terjadi pada pilkada legislatif dan presiden beberapa waktu lalu.
“Sebagian calon kepala daerah menggunakan sembako (untuk kampanye), tentu itu tidak bisa dihindari. Pemerintah perlu menjaga itu (pasokan dan harga sembako),” ujarnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Maino menyatakan bahwa pada bulan Agustus, Oktober, dan November 2024, Presiden Joko Widodo telah memberikan wewenang kepada Badan Pangan Nasional melalui Bulog.
Bantuan pangan itu bukan karena pilkada; itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah kekurangan pasokan sembako di tingkat akar rumput.
“(Bantuan pangan) bisa juga antisipasi manakala nanti saat pilkada terjadi peningkatan kebutuhan sembako khususnya bagi para calon kepala daerah,” kata Maino.
Pada 27 November 2024, Indonesia akan mengadakan pilkada secara serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kota administratif di bawah Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam jumlah 37 provinsi tersebut karena memiliki status daerah otonomi khusus.
Bulog menjamin bahwa stok beras pemerintah cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, termasuk saat pilkada serentak sedang berlangsung.
Sejauh ini, pemerintah pusat belum membuat keputusan terbaru untuk memenuhi pemintaan selama pesta rakyat dengan menambah impor. Kuota impor beras Bulog tetap 3,6 juta ton pada tahun 2024.
Sumber Antaranews