Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diwawancara awak media di Jakarta, Kamis (1/8/2024). ANTARA/Harianto.
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis bahwa program tol laut akan berlanjut selama pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Saya pikir karena itu merupakan kebutuhan masyarakat, saya pikir itu menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan. Dan saya yakin pemerintah yang akan datang akan concern tentang itu,” kata Menhub di sela menghadiri Talkshow dengan tema Peluang dan Tantangan Pelni: Menjawab antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di Era Media Sosial di Jakarta, Kamis.
Menhub percaya bahwa program tol laut akan berlanjut selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan berikutnya dari tahun 2024 hingga 2029.
Karena jarak antara kapal masih sangat jauh, Menhub bahkan berharap program tol laut dapat ditingkatkan di masa depan. Ini akan memungkinkan penambahan armada kapal.
Dalam hal tol laut, ekspektasi akan meningkat karena jarak antara kapal sangat panjang. Oleh karena itu, tidak akan berkurang; sebaliknya, mungkin akan menambah. Karena itu, harapannya dapat meningkatkan frekuensi,” katanya.
Selain itu, Menhub mengatakan bahwa saat ini ada 39 rute tol laut. Namun, Budi tidak menjelaskan secara khusus lokasi tol laut tersebut.
“Kalau sekarang kita ada 39 rute (tol laut), dengan titik yang banyak sekali dan itu meningkat dari awal Pak Jokowi (Presiden RI), sampai sekarang itu meningkat jumlah rute dan jumlah titik itu meningkat,” ucap Budi.
Menhub juga berharap agar ke depan adanya efisiensi angkutan tol laut baik dari logistik maupun angkutan orang sehingga bisa menekan biaya.
“Kita masih ada yang dua minggu, ada yang 10 hari, itu kita upayakan di-efisien-kan agar secara uang tidak menambah banyak, tetapi dengan efisiensi jumlah barang yang dibawa dan efisiensi hal-hal yang lain, membuat delivery dari pada barang-barang itu dan penumpang lebih baik,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran untuk transportasi laut di tahun 2025 sudah dimasukkan dalam rancangan, tetapi anggaran yang tepat tidak disebutkan. Termasuk nilai investasi karena ini adalah domain Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.
Menhub menambahkan, “Investasinya nanti dari PMN untuk Pelni karena ini adalah korporasi domain BUMN dan Komisi VI, jadi dari sana investasinya.”
Menhub mengatakan Kementerian Perhubungan memberikan subsidi perintis sebesar Rp4 triliun setiap tahun untuk wilayah timur Indonesia.
Menhub menyatakan bahwa sebanyak 90% dari tol laut dan perintis dimaksudkan untuk Indonesia bagian timur, termasuk Ambon.
Sumber Antaranews