Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Hotel Menteng, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantapkan janji pemerintah untuk menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Sumber daya manusia (SDM) yang unggul diperlukan, menurut Gibran, melalui perbaikan sistem pendidikan.
Selain itu, Gibran menyatakan bahwa pendidikan berbasis digital adalah kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dan menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi adalah salah satu cara untuk mencapai misi tersebut.
Gibran menyatakan bahwa dia telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk menghapus kebijakan yang dibuat oleh menteri sebelumnya.
“Saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan’,” kata Gibran saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat (21/11/2024).
Gibran juga meminta pelajaran tentang coding, programing, dan digital marketing diberikan di sekolah untuk meningkatkan kecerdasan siswa Indonesia. Kemampuan programming sangat penting di era digital saat ini, mengingat pesatnya perkembangan teknologi.
Berharap agar pendidikan programming dapat membantu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompetitif.
“Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, programming, digital marketing’,” ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Menurut Gibran, misi menuju Indonesia Emas 2045 bukanlah pekerjaan orang per orang. Sebaliknya, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi untuk mewujudkan momentum yang hanya akan terjadi sekali ini.
“Jadi bapak ibu sekali lagi ya kita harus sama-sama kerja keras kerja fokus kerja cerdas untuk menuju Indonesia emas 2045,” ucap Gibran Rakabuming Raka menandasi.
Gibran Minta Sistem Zonasi Dikaji Ulang
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta para kepala dinas pendidikan di seluruh Tanah Air untuk meninjau kembali jalur zonasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Hal ini disampaikan Gibran pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Senin, 11 November 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti serta seluruh kepala dinas pendidikan.
Karena menyadari bahwa keberadaan guru di setiap sekolah di berbagai provinsi di Indonesia tidak merata, Gibran menyoroti masalah ini. Meskipun demikian, dia tak menampik zonasi untuk PPDB merupakan program yang baik.
“Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi, tempat-tempat yang kekurangan guru,” kata Gibran.
Alasan Sistem Zonasi Belum Bisa Diterapkan di Semua Wilayah
Gibran mengatakan bahwa program PPDB tidak dapat menerapkan jalur zonasi di semua wilayah. Dia juga merujuk pada pengalamannya sebagai Wali Kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama tentang sistem zonasi.
“Jadi intinya bapak-ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau apakah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan,” ujar dia
Menurut Gibran, tidak hanya jumlah guru yang tidak merata di setiap sekolah di Tanah Air, tetapi juga fasilitas yang tidak merata. Akibatnya, siswa sering harus pindah domisili untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang mereka inginkan.
“Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi,” kata dia.
Sumber Liputan6